DINSOS P3AP2KB

A. DASAR HUKUM

1. PP No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Kovensi Hak Anak
2. PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak
3. Permensos No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
4. Permensos No. 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak

B. SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK

1. Anak belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
3. Anak berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
4. COTA berstatus menikah paling singkat 5 ( lima ) tahun
5. Umur COTA paling rendah 30 tahun paling tinggi 55 tahun
6. Tidak/belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak
7. Telah mengasuh paling singkat 6 bulan
8. Memperoleh izin menteri dan/atau instansi sosial
9. Melengkapi syarat – syarat administrasi
( informasi lebih lanjut menghubungi seksi rehabsos)

A. DASAR HUKUM

1. UU. No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
2. UU NO 35 TAHUN 2014 Tentang Perlindungan Anak

B. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan Pendampingan dan Penelitian Sosial dari Kepolisian setempat
2. Anak menjadi korban/saksi (kekerasan fisik, pelecehan seksual, pencurian, laka lantas, dll)
3. Usia Anak maksimal 18 Tahun
4. Fotocopy Akte Kelahiran
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

C. SISTEM PROSEDUR

1. Koordinasi dengan Pihak Kepolisian untuk membuat Jadwal Pendampingan Pemeriksaan Anak Korban atau Anak Saksi
2. Pekerja Sosial dan Tim melaksanakan kunjungan ke Polres / Polsek setempat untuk pendampingi anak yang sedang diperiksa oleh penyidik
3. Apabila diketahui anak mengalami indikasi trauma, dirasa perlu merujuk ke psikolog / psikiater atau menempatkan anak ke Rumah Aman / Shelter
4. Pekerja Sosial membuat Laporan Sosial Pendampingan Anak dan menyerahkan kepada pihak Kepolisian

D. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN BIAYA

1. Jangka waktu 7 (tujuh) Hari
2. Biaya Gratis

A. DASAR HUKUM

1. Perpes No. 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Sosial RI No. 21 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iur Jaminan Kesehatan (PBI JK);
3. Peraturan Bupati Kudus No. 54 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberi Bantuan Iur Jaminan Kesehatan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

B. PERSYARATAN

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Fotocopy KTP
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) asli dari Desa mengetahui Kecamatan
4. Foto rumah tampak depan, ruang tamu, kamar tidur, dapur kamar mandi dan WC (diprint jadi 1 lembar)
5. Surat tanda rawat inap bagi yang sudah opname

C. SISTEM/PROSEDUR

1. Pemohon mengajukan berkas dokumen persyaratan ke Dinsos P3AP2KB Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin
2. Berkas yang diterima akan diverifikasi oleh petugas terlebih dahulu kemudian akan dilakukan verifikasi dan validasi lapangan apakah layak/tidak layak
3. Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus mengusulkan data yang masuk ke Dinas Kesehatan Kab. Kudus

D. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN BIAYA

1. Jangka waktu penyelesaian 1 hari
2. Biaya/tarif GRATIS

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
2. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

B. SASARAN PELAYANAN

Sasaran Peserta KB MKJP Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terbatas pada kepersetaan JKN yang membutuhkan pelayanan KB MKJP baik berupa IUD, Implat, MOP maupun MOW

C. PERSYARATAN

1. Foto copy KK
2. Foto copy KTP
3. Tidak sedang hamil (dibuktikan hasil Test Kehamilan)
4. Peserta KB yang ingin ganti cara (KB sunti beralih ke KB MKJP)

D. SISTEM/PROSEDUR

1. Calon peserta KB MKJP yang akan melakukan pelayanan KB MKJP berupa IUD, Implant, MOP maupun MOW didata oleh Kader untuk disampaikan ke petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
2. Calon peserta yang sudah didata diminta datang ke Faskes yang ditunjuk sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan cara diantar oleh kader maupun bisa datang sendiri.
3. Calon peserta pelayanan KB MKJP didaftar untk menjalani pelayanan
4. Biaya pelaksanaan pelayanan KB MKLP gratis

I. DASAR HUKUM

1. UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
2. Peraturan Bupati Kudus No. 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan

II. PERSYARATAN

1. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat (orang terlantar)
2. Hasil razia dari Satpol PP / Gabungan (Pengemis, gelandangan, anak jalanan)

III. SISTEM PROSEDUR

1. Ditempatkan di rumah singgah / sheltered
2. Asesmen terhadap penerima manfaat (PM)
3. Pembinaan awal
4. Tindak lanjut :
a. Apabila masih memiliki keluarga : Pengembalian kepada keluarga
b. Apabila tidak memiliki keluarga : Merujuk ke Panti sosial

IV. JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN DAN BIAYA

1. Waktu penanganan membutuhkan waktu 2 (dua) hari
2. Biaya Gratis

I. DASAR HUKUM

1. Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

II. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan Bantuan Penguburan Jenazah ditujukan kepada Bupati Kudus melalui Dinas Sosial P3AP2KB Kab. Kudus
2. Kwitansi Tanda Terima Bantuan Penguburan Jenazah
3. Surat Kuasa kepada pemohon ditanda tangani semua ahli waris apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang bermaterai 10.000
4. Surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa / Lurah
5. Surat Keterangan penerima KKS/JAMKESMAS/JAMKESDA/PBI JKN/JKD/PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa / Lurah dan mengetahui Camat
6. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa / Lurah dan mengetahui Camat
7. Surat keterangan ahli waris /orang lain yang ditanda tangani oleh Kepala Desa / Lurah dan mengetahui Camat
8. Fotocopy KTP Elekronik dan KK warga yang meninggal, dilegalisir oleh Kepala Desa / Lurah
9. Fotocopy KTP Elekronik dan KK pemohon yang masih berlaku, dilegalisir oleh Kepala Desa / Lurah
10. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Desa, dilegalisir oleh Kepala Desa / Lurah
11. Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

III. SISTEM PROSEDUR

1. Pengajuan berkas permohonan bantuan penguburan jenazah oleh ahli waris
2. Berkas pengajuan diterima oleh petugas.
3. Seleksi administrasi / verifikasi surat permohonan bantuan Penguburan Jenazah
4. Berkas yang belum lengkap / kurang diserahkan kembali kepada ahli waris yang mengajukan untuk dilengkapi
5. Dicatat / diinput
6. Hasil verifikasi apabila memenuhi persyaratan kemudian disulkan ke BPKAD Kab. Kudus

IV. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN BIAYA

1. Waktu penanganan membutuhkan waktu 10 menit
2. Biaya Gratis